JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
Banner

Sambutan Gubri

PDFPrintE-mail

SAMBUTAN
GUBERNUR RIAU
PADA ACARA PENYERAHAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2011
TANGGAL 29 DESEMBER 2010 DI PEKANBARU



Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua,


Yth. Saudara Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau,
Yth. Saudara Wakil Gubernur Riau,
Yth. Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau,
Yth. Saudara Para Bupati/Walikota Se Provinsi Riau,
Yth. Saudara Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau,

Yth. Saudara Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Riau,
Yth. Saudara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau,
Yth. Tuan-tuan dan Puan-puan para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari yang berbahagia ini, kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dapat bersama-sama hadir di ruangan ini dalam rangka acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 pada pagi hari ini.


Kemudian shalawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma shalli’ala Muhammad, wa’ala ali Muhammad, Semoga kita mendapatkan syafa’at dari Beliau di Yaumil Mahsyar kelak.


Selanjutnya pada kesempatan ini, atas nama Pemerintah Provinsi Riau saya mengucapkan “Selamat Tahun Baru Islam 1432 H dan Tahun Baru 2011 M”, semoga tahun baru ini kita jadikan momentum untuk meningkatkan kinerja, karya nyata dan pengabdian terbaik kita bagi Bangsa dan Negara, dalam upaya mewujudkan masyarakat makmur dan sejahtera di Provinsi Riau yang kita cintai ini.



Hadirin yang saya hormati,

Penyerahan DIPA dan DPA-SKPD kali ini sangat membanggakan karena dapat dilaksanakan lebih cepat dibandingkan penyerahan DIPA dan DPA-SKPD atau dokumen serupa pada tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana telah dilaporkan oleh Saudara Kepala Kanwil dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyerahan DIPA dan DPA-SKPD atau dokumen serupa yang telah kita laksanakan sejak berpuluh tahun yang lalu, biasanya dilaksanakan pada awal Tahun Anggaran, namun penyerahan DIPA dan DPA-SKPD tahun anggaran 2011 dapat dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2010, sebelum Tahun Anggaran dimulai.


Harapan kita bersama, percepatan penyerahan DIPA dan DPA-SKPD ini dapat menunjukkan kuatnya komitmen pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Dengan adanya penyerahan DIPA dan DPA-SKPD tahun anggaran 2011 pada akhir tahun 2010, maka sejak hari kerja pertama tahun anggaran 2011, dana DIPA sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan dan seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia siap melayani pencairan dana untuk semua satuan kerja (satker) di wilayah kerjanya, sedangkan untuk dana DPA-SKPD sudah disiapkan oleh PPKD selaku BUD siap melayani pencairan dana untuk semua SKPD. Dengan demikian, Kantor-kantor pemerintah yang melayani masyarakat dan seluruh SKPD dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sejak hari pertama di tahun anggaran 2011.


Penyerahan DIPA dan DPA-SKPD pada hari ini dapat terjadi berkat kerja sama semua pihak yang terkait. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah ikut ambil bagian dalam proses penyusunan DIPA dan DPA-SKPD tahun anggaran 2011.



Hadirin yang saya muliakan,

Tahun 2010 hampir berakhir. Walaupun pertumbuhan ekonomi dunia semakin membaik paska krisis keuangan beberapa waktu lalu, masih terdapat beberapa permasalahan dunia yang mungkin dapat berimbas pada pertumbuhan perekonomian negara kita. Krisis keuangan yang melanda beberapa negara Uni Eropa, intervensi sejumlah bank sentral negara-negara maju untuk melemahkan mata uangnya, tingginya risiko overheating perekonomian China, memanasnya politik di semenanjung Korea, semua itu perlu kita waspadai agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi negara kita.


Sedangkan di dalam negeri, kita sedang didera berbagai bencana alam yang memerlukan penanganan paska bencana dengan segera dan tepat sasaran. Permasalahan tersebut tentunya berpotensi untuk memberikan tekanan pada perekonomian kita, sehingga menuntut kesiapan penanggulangan dalam bentuk kebijakan fiskal untuk dapat meredam gejolak negatif terhadap perekonomian nasional.



Sampai akhir triwulan ketiga tahun ini, kinerja perekonomian kita menunjukkan pertumbuhan yang cukup membanggakan. Diharapkan pada tahun 2011, kita dapat melangkah dengan lebih optimis, mantap dan pasti.


Saudara Saudara sekalian,

Menyambut tahun anggaran 2011 ini, perlu saya ingatkan kembali bahwa tema Rencana Kerja Pemerintah adalah “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola Dan Sinergi Pusat Daerah”. Tema Rencana Kerja Pemerintah tersebut, dijabarkan dalam 11 prioritas nasional yang akan kita capai pada tahun 2011.



Prioritas Pembangunan tersebut secara simultan dan bersinergi dengan prioritas pembangunan Provinsi Riau menjadi fokus pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada tahun depan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan (pro growth), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job), mengurangi kemiskinan (pro poor) dan mendukung terciptanya keadaan lingkungan yang lebih baik (pro environment).


Hadirin yang saya hormati,

APBN tahun ini, sebagaimana kesepakatan Pemerintah dengan DPR, secara garis besar terdiri dari Pendapatan Negara, terutama dari pendapatan negara dan hibah sebesar Rp.1.104,9 triliun. Anggaran Belanja Negara dialokasikan sebesar Rp.1.229,5 triliun.



Anggaran Belanja Negara terutama digunakan untuk membiayai Pemerintah Pusat sebesar Rp.836,57 triliun dan Transfer ke Daerah Belanja sebesar Rp.392,98 triliun.


Selanjutnya berikut ini saya akan menjelaskan alokasi dana Kementerian/ Lembaga untuk Provinsi Riau Tahun 2011. Total dana APBN untuk Provinsi Riau adalah sebesar Rp. 11,5 triliun. Angka ini lebih besar apabila kita bandingkan dengan total APBN untuk Provinsi Riau Tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 6,2 triliun. Walaupun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, angka ini tentunya jauh dari harapan kita bersama, apabila dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan kita untuk mengejar ketertinggalan diberbagai bidang. Oleh sebab itu saya mengharapkan kepada seluruh Bupati, Walikota dan seluruh Kepala Satuan Kerja untuk segera menyusun prioritas program yang akan kita usulkan pada APBN Perubahan Tahun 2011 secara terencana, terukur dan terarah.


Alokasi dana APBN Tahun 2011 sebesar Rp. 11,5 triliun lebih terdiri dari :

  1. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 4,3 triliun lebih yang terdistribusi di Satuan Kerja di Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
  2. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 320 milyar lebih yang terdistribusi di Satuan Kerja di Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
  3. Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Pusat dan Kantor Daerah sebesar Rp.4,5 triliun lebih yang terdistribusi di Satuan Kerja di Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
  4. Dana Dagi Hasil dan Dana Penyesuaian sebesar Rp.2,4 triliun lebih yang terdistribusi di Satuan Kerja di Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.



Secara ringkas dapat saya jelaskan bahwa APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011 berjumlah Rp.4.469 triliun lebih. Jumlah belanja ini lebih besar 4,73% daripada anggaran belanja pada APBD Tahun 2010 yang hanya berjumlah Rp. 4,267 triliun lebih. Dari Total anggaran tersebut dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.1,831 triliun lebih atau 32,30% dan untuk Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 2,638 triliun lebih atau 61,70 %.


Ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan terkait dengan upaya memperlancar pelaksanaan APBD untuk menggerakan roda pembangunan sebagai berikut :

 

  1. Upaya mengamankan APBD dari unsur kebocoran, penyalahgunaan dan penyelewengan harus terus dilakukan secara komprehensif dan tanpa pandang bulu.
  2. Pelaksanaan anggaran harus sudah dimulai sejak awal tahun agar fungsi APBD sebagai stimulus ekonomi dapat berjalan. Seluruh jajaran pemerintahan harus ikut serta memberikan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan APBD.
  3. Para Pengguna Anggaran agar segera menunjuk pejabat pengelola keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.
  4. Langkah-langkah efisiensi dan penghematan harus terus kita lakukan dengan rasional dan penuh kesungguhan. Penghematan dapat kita lakukan dengan mengefisienkan penggunaan daya dan jasa seperti listrik, telepon dan air, melaksanakan perjalanan dinas hanya untuk hal-hal yang penting dan mendesak saja, dan membatasi penyelenggaraan rapat di hotel-hotel.



Pada kesempatan ini perlu juga saya ingatkan kepada para aparatur pelaksana anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau agar :

  1. Segera melaksanakan kegiatan pada awal tahun anggaran untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran.
  2. Tidak menunda pencairan dana untuk belanja barang/jasa dan belanja modal yang menyebabkan fungsi stimulus fiscal dan multiplier effect dari belanja pemerintah terhadap aktivitas perekonomian masyarakat tidak optimal pada awal tahun anggaran.
  3. Penyusunan rencana penarikan dana agar disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan, sehingga diharapkan penyerapan anggaran akan lebih proporsional sepanjang tahun anggaran. Dengan demikian penumpukan pelaksanaan kegiatan maupun tagihan pada akhir tahun anggaran dapat dihindari.
  4. Dalam rangka pengadaan barang dan jasa (tender proyek), saya minta untuk diupayakan memanfaatkan sistem E-Procurement sehingga proses pengadaan barang dan jasa yang akan kita laksanakan dapat lebih efisien dan transparan.



Selanjutnya kepada seluruh aparat pelaksana anggaran yang ada di Provinsi Riau, selaku wakil pemerintah Pusat di Daerah, saya berpesan agar :

  1. Menjaga dan melaksanakan amanah ini sesuai dengan pesan dari Presiden RI;
  2. Tidak lalai untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana APBN terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ;
  3. Selalu berpedoman pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  4. Mempedomani Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Pada hakekatnya, APBN dan APBD merupakan upaya nyata seluruh bangsa untuk mencapai tujuan kita bernegara, yaitu masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Dengan demikian, semakin banyak APBN dan APBD yang telah kita lalui bersama, seyogianya masyarakat kita semakin dekat pada kemakmuran dan keadilan. Agar tujuan bernegara tersebut dapat lebih cepat kita capai, sistem dan mekanisme pelaksanaan APBN dan APBD harus senantiasa kita perbaiki sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan.


Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan best practices di Negara-negara yang lebih maju, perlu saya sampaikan bahwa selain dari segi waktu penyelesaiannya, dari segi teori dan filosofi penganggaran, APBN 2011 berbeda dari APBN sebelumnya. Dalam APBN 2011, kita menerapkan penganggaran berbasis kinerja (PBK) atau Performance Based Budgeting (PBB).


Perlu kita ketahui bersama bahwa penganggaran berbasis kinerja menitikberatkan pada kesesuaian antara input, output dan outcome dalam rangka pelaksanaan suatu program/kegiatan dengan misi dan visi kementerian/lembaga. Penerapan penganggaran berbasis kinerja akan memberikan informasi kinerja atas pelaksanaan suatu program/kegiatan pada suatu Kementrian/Lembaga serta dampak/hasilnya bagi masyarakat luas.


Dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja, Kementrian/Lembaga melaksanakan pengukuran dan evaluasi kinerja kegiatan pada suatu unit kerja di lingkungannya berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.


Pengukuran kinerja kegiatan merupakan proses penilaian kemajuan pelaksanan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dan efektivitas pencapaian sasaran. Hasil pengukuran kinerja dimaksud merupakan umpan balik (feedback) manajemen untuk memperbaiki kinerja secara berkelanjutan.


Penerapan penganggaran berbasis kinerja untuk pertama kalinya pada tahun anggaran 2011 merupakan suatu perkembangan yang signifikan dalam sistem keuangan negara kita. Penerapan ini memberikan konsekuensi bahwa setiap Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran harus mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakannya sesuai indikator kinerja yang terukur dan sudah disepakati.


Agar penerapan anggaran berbasis kinerja ini dapat dilaksanakan dengan baik, saya menghimbau kepada Saudara untuk mengubah mind set pelaksanaan anggaran dari input base menjadi output base. Selain perubahan mindset, dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja, menteri/ketua lembaga dituntut untuk tidak lagi melaksanakan anggarannya sesuai business as usual, namun harus lebih inovatif, kreatif dan penuh inisiatif sehingga mampu mencapai target kinerja dengan penggunaan anggaran sehemat mungkin. Penghematan belanja Kementerian/Lembaga ini sangat krusial mengingat pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional mengalami keterbatasan, antara lain keterbatasan sumber dana.


Oleh sebab itu dalam kesempatan yang baik ini, saya sampaikan agar alokasi dana yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga target kinerja masing-masing kementerian/lembaga dapat dicapai secara efektif dan efisien. Penghematan belanja kementerian dan lembaga dapat dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan berupa perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat dan kegiatan operasional dan non operasional lain yang memungkinkan.


Hadirin yang saya hormati,

Saya berpesan, agar dalam proses pengadaan barang dan jasa, para Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengadakan proses pelelangan pengadaan barang dan jasa lebih awal yaitu pada akhir tahun anggaran berjalan sehingga pada saat tahun anggaran baru dimulai dapat segera mengadakan perikatan/penandatanganan kontrak. Laksanakan proses ini sesuai dengan ketentuan, tanpa ragu-ragu namun tetap penuh kehati-hatian, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesegera mungkin pada awal tahun anggaran.


Dengan demikian pelaksanaan anggaran 2011 diharapkan akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, terutama dari segi tata kelola keuangan negara. Saya berharap kendala administratif, prosedural, birokrasi dan sebagainya tidak lagi menjadi penghambat dalam pelaksanaan anggaran 2011, sehingga program-program pemerintah dapat berjalan dengan segera dan rakyat dapat merasakan manfaat program-program tersebut tanpa menunggu lebih lama.


Untuk meminimalkan hambatan dalam pelaksanaan anggaran, hendaknya lebih ditingkatkan human capital terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran, baik dari aspek sumber daya manusia, business process, maupun regulasinya. Pejabat Perbendaharaan, sebagai penanggung jawab kegiatan dan pengelola keuangan negara harus segera ditunjuk sehingga dapat segera menjalankan fungsinya saat tahun anggaran 2011 dimulai. Pejabat tersebut harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, mengingat administrasi keuangan negara memiliki tata kelola dan standar baku yang harus dipahami oleh setiap pejabat dan pengelola keuangan. Hal tersebut penting agar Pengelolaan Keuangan negara dilakukan dengan profesional, transparan dan akuntabel, sehingga dapat menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme, seperti tekad kita semua sejak awal reformasi.


Saya meminta kepada jajaran Kementerian Keuangan di daerah untuk membantu dan membina para pejabat perbendaharaan tersebut agar dapat memahami norma-norma, aturan dan prosedur penerapan tata kelola keuangan yang baik.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional mengalami keterbatasan, antara lain keterbatasan sumber dana. Oleh sebab itu dalam kesempatan yang baik ini, saya sampaikan agar alokasi dana yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga target kinerja masing-masing kementerian/lembaga dapat dicapai secara efektif dan efisien. Perlu diadakan penghematan belanja kementerian dan lembaga, terutama untuk kegiatan berupa perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat dan kegiatan operasional dan non operasional lain yang memungkinkan.


Khusus mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui mekanisme dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau urusan bersama, saya berpesan agar Kementerian/Lembaga, para Kuasa Pengguna Aggaran bersama-sama Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan sehingga efektifitas kegiatan itu dapat dicapai.


Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Riau telah berusaha keras agar DIPA dan DPA-SKPD dapat diserahkan lebih cepat sebelum tahun anggaran 2010 berakhir. Dalam hal penerbitan Peraturan Daerah mengenai sumber-sumber pendapatan, hendaknya tetap berpedoman pada Undang-Undang dan apabila ada Peraturan Daerah yang belum sesuai dengan Undang-Undang, sudah seharusnya segera diperbaiki.


Dalam kesempatan ini saya mengingatkan kembali bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kewenangan perpajakan (taxing power) yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah. Daerah diberikan kewenangan untuk memperluas basis pajak yang sudah ada dan mengelola jenis-jenis pajak baru, termasuk Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan dan Perkotaan. BPHTB yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Pusat, terhitung mulai 1 Januari 2011 akan diserahkan menjadi pajak daerah. Sementara PBB Perdesaan dan Perkotaan akan diserahkan kepada daerah selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2014.


Guna mendukung pengalihan pengelolaan kedua jenis pajak tersebut diperlukan adanya kesiapan di masing-masing daerah. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, saya mengintruksikan kepada jajaran Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan sarana dan prasarana, institusi, infrastruktur hukum di daerah, dan sumberdaya manusia yang akan melakukan proses administrasi, pendataan, penilaian, penetapan, dan pemungutan kedua jenis pajak tersebut. Berbagai hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian Perda mengenai pemungutan BPHTB dan PBB perdesaan dan perkotaan, baik hambatan yang terkait masalah birokrasi, perbedaan persepsi, maupun komunikasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD, harus segera dicarikan solusinya.




Hadirin yang saya hormati,

Saya mengajak para Kuasa Pengguna Anggaran dan siapapun yang berhubungan dengan keuangan negara agar dapat menjaga amanah dalam mengelola keuangan negara. Jajaran pemerintah harus dapat bekerja dengan cepat, responsif dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap segala permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara kita.


APBN dan APBD bukan sekedar susunan angka-angka, di dalamnya terdapat tanggung jawab besar pemerintah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta rakyat, bangsa dan negara, juga kepada generasi sekarang dan yang akan datang.

Kepada semua yang hadir, saya juga mengajak untuk selalu kerjasama dan memberikan dukungan, dalam mewujudkan cita-cita yang tercermin pada APBN dan APBD 2011 ini.

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk menjadi perhatian kita bersama.

 

Penyerahan DIPA dan DPA-SKPD kita laksanakan
Untuk kesejahteraan masyarakat
Pembangunan Riau Kita tingkatkan

Mari bermusyawarah dan bermufakat,

Naik Rakit dengan panglima
Hendak berburu kehutanan bakau
Marilah bangkit bersama-sama
Untuk memajukan Provinsi Riau


Semoga Allah SWT, senantiasa meridhai dan melindungi usaha kita semua.

Terima kasih.

Wabillahittaufiq walhidayah
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.


Pekanbaru, 29 Desember 2010
GUBERNUR RIAU,


H.M. RUSLI ZAINAL