Gonta-Ganti Pejabat Sebabkan Rendahnya Realisasi APBD

PDFPrintE-mail

PEKANBARU - APBD Provinsi Riau 2015 baru berjalan diangka 9 persen hingga memasuki pekan kedua Mei ini. Demikian pula di kabupaten/kota juga masih minim. Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI perihal ini berharap seluruh pihak dapat mengejar ketertinggalan. Karena penggunaan anggaran mulai tahun ini harus tuntas 30 November.



Salah satu langkah tepat yang harus dilakukan pemerintah daerah, menurut Direktur Jendral Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnizar Moenek saat dilansir BPKAD Online, Kemaren (11/5), pemerintah diminta jangan terlalu sering gonta-ganti pejabat.

‘’Minimnya realisasi merupakan sebuah dinamika, tapi jangan membuat jadi melemah. Secara keseluruhan jangan terlalu sering gonta ganti pejabat karena akan mengganggu,’’ tegasnya. Ia menambahkan, penggunaan anggaran memang berdampak pada pergantian-pergantian pejabat yang dilakukan daerah. Sebab pelaksanaan anggaran harus dilakukan dengan kepastian penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih lanjut, dikatakan Donny, sapaan akrab Dirjen Keuangan Daerah, beberapa daerah di Riau berdasarkan data yang mereka miliki memang masih ada yang terlambat dalam pengesahan. Menjadi salah satu penyebab pula terhadap jalannya anggaran. ‘’Mulai tahun ini diminta semua tepat waktu. Di mana 30 November tahun ini, sudah harus tuntas dan ada laporan hasil pengesahan APBD 2016-nya,’’ tambah Donny.

Karena sesuai aturan lanjutnya, ada sanksi tegas yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Terutama yang mengalami keterlambatan dalam pembahasan dan pengesahan hingga evaluasi APBD. Di mana bagi yang melewati 30 November, dikatakan Donny kepala daerah akan mendapatkan penundaan hingga penurunan gaji selama enam bulan.

‘’Jadi tahun ini harus dibenahi. Seperti Dumai, Rohil, Bengkalis untuk APBD 2015, baru melakukan verifikasi pada Januari-Maret, ini terlalu lama. Bagaimana tidak minim realisasinya,’’ ujarnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau Indrawati Nasution, mengenai realisasi APBD 2015, mengatakan untuk Provinsi Riau, baru menyentuh angka 9 persenan. Rendahnya realisasi keuangan pada triwulan kedua karena baru dilantiknya pejabat tinggi pratama sebagai pejabat defenitif.

‘’Biaya tidak langsung dari SP2D baru sekitar 9 persen. Tapi dengan masuknya tender dan lelang, diharapkan akan jauh meningkat memasuki APBD-P nanti,’’ harapnya.(rpo)