Pelaksanaan Anggaran Pemberian Barang Kepada Masyarakat oleh Pemda; Antara Hibah atau Prestasi ?

PDFPrintE-mail

BPKAD.RIAU.GO.ID - Munculnya kegalauan pemerintah daerah (Kepala SKPD) dalam pelaksanaan anggaran belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, menimbulkan dampak tidak optimalnya penyerapan anggaran. Keragu-raguan untuk melaksanakan anggaran ini bermula dari adanya penafsiran yang berbeda terhadap ketentuan pelaksanaan anggaran belanja hibah.

 

Peraturan Mendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pemberian uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat pada korek 5.2.1.05 dan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada korek 5.2.2.23. Pemberian uang maupun barang dimaksud dalam permendagri tersebut adalah dalam rangka pemberian hadiah atas prestasi. Namun, seiring dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur pengelolaan Hibah/Bansos yang bersumber dari APBD, maka penganggaran uang maupun barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 32/2011 dan Permendagri Nomor 39/2012 tersebut.

 

Hal ini dinyatakan dalam Keputusan Mendagri Nomor 903-04 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Evaluasi Ranperda APBD Provinsi Riau tahun Anggaran 2013 dan ditegaskan kembali dalam Keputusan Mendagri Nomor 903-246 Tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Evaluasi Ranperda APBD Tahun 2014. Merujuk kepada keputusan ini, maka tidak ada perbedaan mekanisme pemberian hibah uang/barang inisiatif masyarakat maupun pemberian hibah barang kepada masyarakat dalam rangka menjalankan program/kegiatan yang tercantum dalam RPJMD dan RKPD. Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015 tidak menyebutkan secara tegas bahwa pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat dilaksanakan dalam rangka pemberian hadiah atas prestasi. Konsekwensinya adalah pelaksanaan kegiatan pemberian hibah barang yang sudah tertuang dalam APBD Tahun 2015 mengikuti ketentuan tersebut diatas.

 

Menyikapi hal tersebut, maka solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyerahan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dalam rangka melaksanakan program kegiatan yang telah ada dalam APBD dan digariskan dalam RKPD maupun RPJMD adalah dengan melakukan perencanaan kegiatan dengan lebih matang dan terukur, antara lain dengan cara menginformasikan kepada masyarakat bahwa Pemda dhi. SKPD akan melaksanakan kegiatan pemberian barang kepada masyarakat, melakukan seleksi melalui proses verifikasi usulan, penerbitan rekomendasi, pemberian pertimbangan oleh TAPD dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah untuk dialokasikan dalam Rancangan KUA/PPAS atau Rancangan KUPA/PPPAS. Proses ini dapat dilaksanakan setelah penetapan RPJMD atau RKPD dan sebelum penyampaian KUA/PPAS atau KUPA/PPPAS kepada DPRD. Sehingga pada saat penyusunan dokumen KUA/KUPA dan PPAS/PPPAS, SKPD telah memiliki daftar nominatif calon penerima barang tersebut.

 

Terkait dengan ketentuan persyaratan penerima hibah harus berbadan hukum sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/4267/SJ tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masih diperlukan pengaturan lebih lanjut terhadap mekanisme pemberian Surat Keterangan Terdaftar bagi badan/lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial oleh Kepala Daerah, sehingga calon penerima hibah memliki kepastian hukum. (cr4)