Rp83,9 Miliar Dana untuk Riau Ditunda Pusat

PDFPrintE-mail

Indrawati NasutionPekanbaru - Kemenkeu memutuskan menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp19,4 triliun, yang merupakan jatah dari 169 pemerintah daerah. Kebijakan ini dalam rangka penyesuaian porsi belanja negara pada paruh kedua.


Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi umum Tahun Anggaran 2016. Kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani menunda penyaluran DAU sebagai dampak penghematan APBNP 2016 sebesar Rp133,8 triliun. Pemerintah Provinsi Riau dan dua kabupaten, Indragiri Hilir dan Rokan Hulu terkena imbas kebijakan ini.

Dalam lampiran PMK tersebut dirinci, total jatah DAU provinsi yang ditunda penyalurannya sebesar Rp4,73 triliun. Sementara untuk DAU kabupaten/kota yang tertunda penyalurannya mencapai Rp14,6 triliun. Besaran DAU secara nasional, yang ditunda pencairannya, setiap bulannya sebesar Rp4,85 triliun terhitung mulai bulan depan hingga Desember.

Dalam PMK itu disebutkan, bahwa penundaan disesuaikan dengan kemampuan fiskal. Penentuan daerah dan besaran penundaan penyaluran sebagian DAU didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal, keperluan belanja dan posisi saldo kas di daerah pada akhir 2016, yang dikategorikan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi dan sedang.

Disebutkan juga di aturan itu bahwa DAU yang mengalami penundaan bisa disalurkan kembali tahun 2016, bila realisasi penerimaan negara mencukupi. Kalaupun tetap ditunda, itu dihitung sebagai kurang bayar yang akan disalurkan kembali tahun berikutnya sesuai kemampuan negara.

Dalam aturan itu juga tercantum penundaan penyaluran DAU dilakukan empat bulan mulai September-Desember. Untuk DAU Provinsi Riau setiap bulannya sebesar Rp33.394.790.346. Kabupaten Indragiri Hilir Rp24.400.345.554 setiap bulannya. Terakhir Rokan Hulu Rp 26.116.656.640.

Sebelumnya, keputusan penghematan APBNP 2016 sebesar Rp133,8 T diambil beberapa hari setelah Presiden Joko Widodo melantik Sri Mulyani. Rincian yang dihemat adalah Rp65 triliun belanja kementerian dan lembaga, serta Rp68,8 triliun dana transfer daerah.

Pemerintah Provinsi Riau terkait penundaan salur tersebut mengaku baru mengetahui adanya PMK terbaru tersebut. Di mana sebagai langkah antisipasi, Pemprov Riau langsung menggelar rapat bersama seluruh jajaran terkait dan dibahas di tingkat daerah.

“Itu kan baru penundaan, bukan pemotongan. Kebetulan PMK-nya baru keluar juga dan makanya langsung kami mau rapat malam ini,” ujar Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman ketika dikonfirmasi Selasa (23/8) sore di VIP Bandara SSK II Pekanbaru.

Didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau Indrawati Nasution, Gubri mengakui adanya penundaan penyaluran DAU akibat penerimaan negara yang tidak sesuai target. Karenanya untuk formulasi di daerah, memang Pemprov Riau akan merumuskan terlebih dahulu. “Akan dikaji formulasi seperti apa ke depan yang akan dilakukan dalam menghadapi situasi seperti ini,” sambung Gubri.

Sementara itu Kepala BPKAD Riau Indrawati Nasution terkait dengan adanya PMK yang baru, tentu dampaknya kepada daerah sangat besar. Terutama jika dikaitkan dalam penyusunan APBD Perubahan yang tengah dibahas, maka tunda salur diakuinya memiliki dampak bagi Riau. “Akan dibongkar kembali yang sudah disusun dalam postur APBD Perubahan kita. Itu dampak sementara, kita pelajari lagi PMK tersebut untuk dirumuskan langkah-langkahnya,” kata Indrawati.

Karena bisa saja akibat dampak tunda salur DAU tersebut, berpengaruh dengan pengurangan dana di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Namun seluruhnya diakui Indrawati senada dengan Gubri, tetap akan dilakukan kajian lebih dalam sebagai solusi penundaan.

Namun dia menegaskan, total anggaran DAU sesuai PMK tersebut bagi provinsi dan dua kabupaten, adalah penundaan penyaluran. Jadi bukan pemotongan, sehingga tetap akan diterima walaupun waktunya diluar jadwal yang seharusnya.(*3)

 


sumber : rpo