BPKAD Riau Mewujudkan SIKD Berbasis IT Terintegrasi

PDFPrintE-mail

Hj. Indrawati Nasution, SE

PEKANBARU (BPKAD.RIAU.GO.ID) - Dalam upaya pencegahan korupsi di Provinsi Riau, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar diskusi dalam supervisi pengelolaan keuangan dan aset di BKPAD Riau khususnya Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKD) yang terintegrasi, Rabu (07/12).


Tim IT KPK yang hadir dalam diskusi tersebut mengatakan, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan BPKAD dalam pengembangan dan integrasi SIKD yang sedang dijalankan.

‘’Kami mencoba meningkatkan kapasitas teknologi informasi dalam meningkatkan sistim yang valid dan terkendali serta mempermudah proses pelaporan keuangan daerah,’’ ujarnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Hj. Indrawati Nasution, SE melalui pertemuan ini berharap agar admin pengelola SIKD yang hadir dapat mengambil ilmu yang membangun dan meningkatkan integritas dalam pekerjaan. ‘’Ilmu dan masukan yang diperoleh dari tim KPK dapat diterapkan didalam perbaikan-perbaikan tata laksana dan tertib administrasi pengelolaan keuangan berbasis IT, dengan adanya diskusi ini mudah mudahan akan dapat memperkuat kapabilitas organisasi BPKAD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tegasnya “diskusi ini merupakan langkah lanjut terhadap amanat Bapak Gubernur Riau yang dituangkan dalam rencana aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi untuk memantapkan sistim keuangan dan aset yang sudah ada. BPKAD Provinsi Riau sejak awal tahun 2016 lalu telah menyiapkan rancangan integrasi SIKD dan ditindaklanjuti dengan dukungan Bapak Sekda, Diskominfo, Bappeda, serta Tim Usadi Sistemindo Intermatika dalam wacana menuju Riau Go IT”.

Selanjutnya pengembangan SIKD lainnya yang sedang tahap finalisasi diharapkan dapat tuntas pada tahun ini dan diimplementasikan sepenuhnya pada Tahun 2017 kedepan”.

Kepala BPKAD menegaskan, melalui kegiatan yang digelar KPK bersama Provinsi Riau ini, apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama dalam upaya mencegah terjadinya korupsi dan gratifikasi, ‘’selain menjadi momentum pada peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI, 10 Desember),  tentu nantinya akan dapat memberikan pengetahuan dalam pembenahan sistim informasi, dan standar operasional kita.

Pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan dari KPK yang berkenan memberikan saran dan masukan mengenai SIKD terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau,”tutup ibu Indrawati.(**)