APBD Kuansing dan Inhil Belum di Sahkan

PDFPrintE-mail

BPKAD.RIAU.GO.ID - Pemprov Riau sekarang tengah mengevaluasi APBD Rohul yang sudah diterima dan tinggal menunggu jadwal evaluasi. Mengenai daerah yang terlambat dalam pengesahan APBD hingga masuknya tahun anggaran 2017, menurut Kepala BPKAD Provinsi Riau Hj. Indrawati Nasution, SE sepenuhnya kebijakan pemkab/pemko setempat untuk mempercepat.


Sementara mengenai sanksi bagi daerah yang terlambat dalam penggunaan APBD, ditegaskannya secara tertulis belum ada aturan mengatur soal sanksi. “Sanksinya secara tertulis belum ada, hanya memang berdampak pada pelaksanaan APBD yang telat dan waktu pengerjaan proyek yang bersifat fisik jadi berkurang,” tegasnya.

Dengan demikian tentunya kata Indrawati, memang program kegiatan di daerah akan berdampak. Begitu pula pekerjaan-pekerjaan bersifat rutin hingga fisik akan tertunda sampai pada efektivitas kinerja pemerintah daerah. Hingga nantinya berujung pada rendahnya serapan jika tidak digesa segera.

“Waktu paling lama evaluasi di provinsi sampai dua pekan. Begitu masuk kita langsung proses dan bahas bersama pemkab setempat,” tutupnya.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengaku sudah menjalin komunikasi secara personal dengan kepala daerah yang bersangkutan. “Secara pribadi saya sudah komunikasi dengan para kepala daerahnya, mereka mengatakan bahwa saat ini masih dalam proses penyusunan. Saya juga sudah sampaikan agar proses penyusunan tersebut dapat digesa,” katanya.

Gubernur juga menyatakan, Pemprov Riau siap memberikan bantuan kepada kabupaten jika dalam penyusunan APBD terjadi kebuntuan. Untuk itu, kabupaten diminta untuk segera melaporkan jika terjadi kendala dalam penyusunan anggaran sehingga Pemprov Riau dapat segera memberikan bantuan.

“Tapi kalau kabupaten tidak ada melaporkan ke Pemprov, kabupaten tersebut dianggap bisa menyelesaikan. Tapi jangan sampai penyusunan APBD tersebut terlalu lama dilaksankan sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada penyerapan anggaran nantinya,” tutup Gubernur.***