Pemprov Riau Studi E-Gov ke Surabaya

PDFPrintE-mail

Poto Bersama: Kika, Ast.Adm.Perekonomian dan Pembangunan: H.Masperi, Ka BPKAD: Hj.Indrawati Nasution, Wako Surabaya: Tri Risma Harini, Sekda Prov Sumut: H.Hasban Ritonga, Koord. korsup KPK: Coki Nasution, Kadis Kominfo : Yogi Getri, Kabid Anggaran: Ispan S Syahputra.SURABAYA (BPKAD.RIAU.GO.ID)  - Menindaklanjuti rencana aksi pencegahan korupsi di Provinsi Riau yang disepakati bersama KPK beberapa waktu yang lalu, pemerintah Provinsi Riau melaksanakan benchmarking ke pemko Surabaya. Pelaksanaan stuban dan benchmarking tersebut diinisiasi oleh KPK yang dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan memorandum kesepahaman implementasi teknologi informasi antara pemprov sumut dengan pemko Surabaya.



Sebagaimana diketahui provinsi Sumut, Riau dan Banten merupakan provinsi yang menjadi pilot project korsup pencegahan KPK. Hadir pada kesempatan tersebut Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan H. Masperi, Kepala BPKAD Hj.Indrawati Nasution, Kadiskominfo Yogi Getri dan Kabid Anggaran Daerah BPKAD Ispan S. Syahputra.

Walikota Surabaya DR.(hc), Ir. Tri Risma Harini, MT. dalam pemaparannya menyampaikan bahwa diperlukan komitmen dan keberanian yang didukung dengan sistem teknologi informasi yang handal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan  Kota Surabaya yang baik "ujarnya".

"Efisiensi anggaran dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh aplikasi pelayanan publik, sehingga anggaran yg ada benar-benar bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat", imbuh Risma yg pernah menjadi walikota terbaik.

Pemko Surabaya menerapkan sistem aplikasi yang saling terintegrasi dan terkoneksi dalam sebuah sistem terpadu yang dinamakan Goveenment Resources Management System (GRMS). GRMS merupakan penerapan Enterprise Resource Planning (ERP) pada sektor publik. Beberapa aplikasi yang terintegrasi didalamnya adalah e-musrenbang, e-budgetting, e-project planning, e-proc, e-delivery, e-controlling, e-performance. "tutup walikota".(isp)