Riau Teken Antigratifikasi

PDFPrintE-mail

Gubri menandatangani Deklarasi Anti Gratifikasi Se Provinsi Riau di H Pangeran.PEKANBARU (BPKAD.RIAU.GO.ID) - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman langsung memimpin kegiatan deklarasi antigratifikasi yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Pangeran, Rabu (9/11). Dalam kesempatan tersebut, juga hadir kepala daerah dari 12 kabupaten/kota di Riau yang telah sama-sama sepakat untuk menolak dan anti terhadap gratifikasi.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, salah satu yang menjadi alasan seseorang melakukan gratifikasi adalah kurangnya penghasilan yang diterima, sehingga hadiah atau pemberian tersebut diterima.

Hal tersebut menurutnya saat ini umum terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia.
‘’Namun kita tidak bisa serta merta menyalahkan oknum yang menerima gratifikasi tersebut, namun ada juga peran masyarakat didalamnya. Dimana masyarakat kita terbiasa ketika mendapat pelayanan yang baik memberikan hadiah meskipun hal itu sebenarnya tidak wajib,” katanya.

Untuk itu, pihaknya tidak saja mengimbau kepada pegawai negeri atau penyelengara negara saja untuk menolak gratifikasi. Namun juga dari kalangan dunia usaha dan masyarakat untuk tidak membiasakan diri memberikan sesuatu kepada pejabat negara atau penyelengara negara kecuali dalam menerima pelayanan ada biaya resmi.

‘’Gratifikasi ini bisa dikatakan kebiasaan yang membudaya, namun tentunya harus kita hentikan bersama. Karena bagi masyarakat praktik tersebut sangat merugikan. Untuk itu KPK akan mengawal Provinsi Riau terkait dengan perbaikan sistem keungan daerah, termasuk peningkatan kapasitas SDM nya,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengatakan, beberapa upaya dapat dilakukan untuk menekan praktik gratifikasi. Salah satunya yakni dengan mengadakan tunjangan PNS, kemudian juga meningkatkan biaya operasional serta melakukan pemotongan realokasi anggaran.

“Pemotongan relokasi anggaran dapat dilakukan seperti meniadakan agenda seminar, pelatihan dan kegiatan sejenisnya dan mengarahkannya ke tunjangan PNS. Riau harus melakukan itu, gaji cukup penting untuk PNS, kalau tidak nanti banyak gratifikasi. Terkait hadiah terbesar yang boleh diterima penyelenggara negara maksimal adalah Rp200 ribu,” jelasnya.(cr2)