KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DAN PENGGUNAAN PERDANA KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Keterangan Gambar : Foto suasana rapat
Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transaksi Nontunai dan Penggunaan Perdana Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 di Menara Dang Merdu, Pekanbaru. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD Provinsi Riau (Afdillah Arifin, S.E., M.M), Direktur Pembiayaan Bank Riau Kepri Syariah (Tengkoe Irawan), Pimpinan Divisi Dana dan Digital Banking Bank Riau Kepri Syariah (Imran, S.E.), serta Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau (Yanny).
Direktur Pembiayaan Bank Riau Kepri Syariah Tengkoe Irawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa implementasi Transaksi Nontunai dan penerbitan KKPD merupakan bentuk komitmen Bank Pembangunan Daerah dalam mengimplementasikan transaksi non tunai serta mendukung program Pemerintah dalam penggunaan produk dalam negeri. Diharapkan Implementasi Transaksi Nontunai dan penggunaan KKPD dapat dilaksanakan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, dan Pihak Ketiga.
Selanjutnya Kepala BPKAD Provinsi Riau yang diwakili Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Afdillah Arifin juga menceritakan kembali implementasi Transaksi Nontunai dan penerbitan KKPD di Provinsi Riau. Terkait transaksi nontunai telah diimplementasikan dengan baik di Pemerintah Provinsi Riau mulai dari penetapan kebijakan, penetapan batas transaksi tunai, saluran pengawasan, dan evaluasi secara berkelanjutan. Sedangkan KKPD telah diterbitkan dan digunakan pertama kali bertransaksi pada tanggal 31 Mei 2023. Selanjutnya perlu didorong implementasi transaksi nontuani dan penggunaan KKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau mengingat juga bahwa masih terdapat Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan sepenuhnya transaksi APBD dengan nontunai.
Sementara itu Pimpinan Divisi Dana dan Digital Banking Bank Riau Kepri Syariah menyampaikan beberapa layanan nontunai yang diberikan oleh Bank Riau Kepri Syariah dalam rangka mendorong implementasi transaksi nontunai secara komprehensif dan berkelanjutan. Pada kesempatan yang sama Bu Tika dari Bank Riau Kepri Syariah juga menyampaikan kendala dalam pemberian limit penggunaan KKPD yang diharapkan dapat teratasi ketika KKPD dalam bentuk fisik telah diterbitkan.
Sedangkan Ibu Yanny selaku Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau menyampaikan beberapa regulasi dan kebijakan dari Bank Indonesia dalam rangka mendorong implementasi Transaksi Nontuani dan KKPD. Bank Indonesia menyadari masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut. Namun demikian, Bank Indonesia optimis dan berharap komitmen penuh dari Pemerintah Daerah dalam mendukung program pemerintah.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator Raja Romulus dengan baik. Pada sesi tanya jawab tersebut terdapat beberapa pertanyaan dan penyampaian perkembangan transaksi nontuani dan penggunaan KKPD. Beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota yang terlibat aktif dalam sesi tanya jawab antara lain BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu, BPKAD Kota Dumai, dan BPKAD Kabupaten Kampar.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Impelementasi Transaksi Nontunai dan Penggunaan KKPD kemudian ditutup dengan acara penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau yang disaksikan oleh Direktur Pembiayaan Bank Riau Kepri Syariah, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD Provinsi Riau, dan Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau.
Penulis : Andi GP
Fotografer : Raran
Berita Terkait
- PENYERAHAN DAN PENGGUNAAN PERDANA KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH0
- BPKAD Provinsi Riau Menerima Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Tentang Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah0
- Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau Unaudited TA 20220
- BPKAD PROVINSI RIAU MELAKSANAKAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 20230
- PEMERINTAH PROVINSI RIAU MELAKUKAN KERJA SAMA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DENGAN BANK RIAU KEPRI SYARIAH0