Selamat Datang | Diwebsite Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Provinsi Riau Transparansi Tata Kelola : I Keuangan dan Aset I Menuju I Riau Amanah
Developed by JoomVision.com
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

    SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau melalui Bidang Anggaran Daerah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun...

Read more...

RAPAT PEMBAHASAN RENCANA PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN BTL PADA KODE REKENING BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

    Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Riau tentang Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2018 dengan pola perhitungan single salary maka penganggaran belanja tidak langsung pada kode rekening tambahan penghasilan PNS di lingkungan Pemerintah...

Read more...

SOSIALISASI TRANSAKSI NON TUNAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

SOSIALISASI TRANSAKSI NON TUNAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU   Reformasi pengelolaan keuangan seperti yang diamanatkan pada pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan...

Read more...

EVALUASI RANPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2017

EVALUASI RANPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Anggaran Daerah melaksanakan kegiatan Rapat Evaluasi Ranperda Kabupaten Bengkalis tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis...

Read more...

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN KUA PPAS TAHUN ANGGARAN 2018

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN KUA PPAS TAHUN ANGGARAN 2018 Setelah melalui pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018 beberapa kali antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pada hari senin tanggal 18 September 2017disepakati secara...

Read more...

PEMERINTAH PROVINSI RIAU TERIMA PENGHARGAAN PEMDA DENGAN PERINGKAT KONDISI KEUANGAN DAERAH TERBAIK DI REGION SUMATERA

  Pemerintah Provinsi Riau mendapat penghargaan kategori terbaik pertama Indeks Kondisi Keuangan Daerah Regional Sumatera oleh Magister Akutansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi & Pembangunan...

Read more...

SERAH TERIMA JABATAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mengadakan acara serah terima jabatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dari Ibu Indrawati Nasution, SE kepada Bapak Syahrial Abdi, AP, M.Si, yang dilaksanakan pada Kantor BPKAD Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keputusan...

Read more...

Peringati HAKI, 5 Ribu Pelajar Dilibatkan

PEKANBARU (BPKAD.RIAU.GO.ID) - Sebanyak 5 ribu pelajar akan dilibatkan untuk menyukseskan perayaan festival Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) di Provinsi Riau, 8-10 Desember mendatang. Pelajar tersebut nantinya akan mengisi acara festival HAKI dengan melakukan senam bersama dan direncanakan akan...

Read more...

Riau Teken Antigratifikasi

PEKANBARU (BPKAD.RIAU.GO.ID) - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman langsung memimpin kegiatan deklarasi antigratifikasi yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Pangeran, Rabu (9/11). Dalam kesempatan tersebut, juga hadir kepala daerah dari 12 kabupaten/kota di Riau yang telah sama-sama...

Read more...

Menteri PAN-RB Pantau Serapan Satker di BPKAD Riau

PEKANBARU (BPKAD.RIAU.GO.ID) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Asman Abnur meninjau lokasi-lokasi pelayanan di kantor Gubernur Riau.

Read more...

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

 

 

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau melalui Bidang Anggaran Daerah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 di Hotel Grand Central pada hari Rabu/30 Mei 2018 dengan mengundang DPRD Provinsi Riau, seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Bappeda dan BPKAD Kabupaten/kota. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan beberapa updating/pembaharuan regulasi yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tersebut kepada seluruh peserta sosialisasi. Kegiatan yang dimulai pada pukul 10.00 WIB ini langsung dihadiri oleh Plt. Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Drs. Syarifuddin, MM yang sekaligus bertindak selaku narasumber tunggal dalam kegiatan tersebut.

Dalam Pidato sambutannya Plt. Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim menyampaikan beberapa perkembangan kondisi ekonomi makro Provinsi Riau terutama yang menyangkut kebijakan nasional kepada Pemerintah Daerah seperti kebijakan dana transfer daerah kepada Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah dan juga mengharapkan kepada seluruh peserta sosialisasi agar dapat berperan aktif pada kegiatan ini. Selanjutnya dalam Pemaparannya Direkrur Jendral Bina Keuangan Daerah Drs. Syarifuddin MM menyampaikan beberapa perkembangan regulasi terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 dari regulasi sebelumnya diantaranya :

1. Penegasan 5 Prioritas Program Pembangunan Nasional Tahun 2019

2. Penyesuaian Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD TA 2019 dengan RKP dan RKPD

3. Penegasan penyampaian Raperda kepada DPRD apabila sampai dengan jadwal yang ditentukan tidak disepakati Bersama antara KDH dan DPRD

4. Penegasan batas waktu pengambilan persetujuan antara KDH dan DPRD sejak Rancangan Perda disampaikan (60 Hari)

5. Pembatasan TP-PNSD dan Uang Harian Perjalanan Dinas secara kualitatif

6. Penegasan dukungan pendanaan untuk KPID, FKUB dan Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa serta pelaksanaan Pemilu Tahun 2019

7. Penegasan alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan secara bertahap sebesar 0,34% dari total belanja daerah untuk pemerintah provinsi dan sebesar 0,16% dari total belanja daerah untuk pemerintah kabupaten/kota

8. Pemanfaatan Lembaga Keuangan Perbankan (BPR) dalam konteks pembinaan untuk dapat dijadikan sebagai Rekening Kas Desa

9. Perubahan tahapan dan jadwal penyusunan APBD T.A. 2019

Pada kesempatan ini Syarifuddin juga menyampaikan regulasi yang mengatur tentang Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ke 13 yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3386/SJ tanggal 30 Mei 2018 yang berisikan diantaranya THR dibebankan pada APBD, pemberian THR diupayakan untuk dibayarkan pada minggu pertama bulan juni 2018 sebesar penghasilan bulan mei 2018, serta untuk gaji ke 13 diupayakan dibayarkan di minggu pertama bulan Juli 2018. Komponen perhitungan besaran THR dan Gaji ke 13 meliputi gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD sedangkan untuk PNSD adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan umum dan tunjangan kinerja/ tambahan penghasilan PNSD. Penghasilan tersebut tidak dikenakan potongan iuran dan potongan lain kecuali pajak penghasilan dan dibebankan pada APBD dan selanjutnya Bagi daerah yang belum menyediakan/tidak cukup tersedia anggaran THR dan Gaji Ketiga Belas dalam APBD TA 2018, Pemerintah Daerah segera menyediakan anggaran THR dan Gaji Ketiga Belas dimaksud dengan cara melakukan penggeseran anggaran yang dananya bersumber dari Belanja Tidak Terduga, penjadwalan ulang kegiatan, dan/atau menggunakan kas yang tersedia.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Syahrial Abdi yang bertindak selaku moderator juga menyampaikan Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan penyesuaian terhadap pembaharuan regulasi sebagaimana yang telah disampaikan oleh narasumber. Acara ditutup dengan melakukan sesi diskusi dan tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan oleh narasumber.

 
  •  
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Next 
  •  End 
  •  

Page 1 of 4

Headline News

BPKAD Provinsi RIAU Gelar Forum PD

BPKAD Provinsi RIAU Gelar Forum PD

Pekanbaru – Senin, (04/03/2019). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau...
Read more...
RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU PRIODE TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2018

RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU PRIODE TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2018

    RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI...
Read more...

GUBERNUR RIAU & KARO / KABAN

No

Nama

Periode

1

KAHARUDIN NASUTION

1962-1964

T.H SOEMARTONO

2

ARIFIN AHMAD/ SUBRANTAS

1965-1978

RIVAI RAHMAN

3

ARIFIN AHMAD/ SUBRANTAS

1979-1989

HP SIREGAR

4

SUBRANTAS/ IMAM MUNANDAR

1990-1996

BACHTIAR
5 ATAR SUBIRO/ SURIPTO
1997-1999
MIRZA SYAMSUDDIN
6 SALEH DJASIT
1999-2000
SYAMSURIZAL
7 SALEH DJASIT/RUSLI ZAINAL
2002-2005
NAZARUDIN
8 RUSLI ZAINAL
2005-2008
T. RAZMARA
9 WAN ABUBAKAR
04/08-04/09
SAED MUKRI
INDRAWATI NASUTION 08/08-04/09
10 RUSLI ZAINAL
03/09-05/10
MULKAN SYARIF
H A R D Y 05/10-04/13
11 RUSLI ZAINAL
05/10-2013
J O N L I 04/13/2013
12 ANNAS MA'AMUN
2014-2019
J O N L I 2013 - Januari 2015
13 ARSYADJULIANDI RACHMAN 2016

INDRAWATI NASUTION

Maret 2015 - 7 Agustus 2017


SYAHRIAL ABDI

7 Agustus 2017 - Sekarang

  • Siaran Pers

  • Artikel & Opini

  • Mantan Asisten III Pemrov Riau Tutup Usia Diumur 57 Tahun
  • Dispenda Canangkan Zona Bebas Korupsi
  • Empat Anggota DPRD Riau Dituntut 7 dan 5 Tahun Penjara
  • Pemkab Kuansing Tolak Bantuan Pacu Jalur Rp1 M
  • KPK Periksa Agung Laksono, Dalami Kasus PON
  • Depdagri Sosialisasikan Pedoman Penyusunan APBDD
  • Satu Hari KPK Priksa Sembilan Saksi
  • ISG Disiarkan Al Jazeera
  • Rp83,9 Miliar Dana untuk Riau Ditunda Pusat
  • Plt Gubri Minta Aset Dikembalikan
  • Gonta-Ganti Pejabat Sebabkan Rendahnya Realisasi APBD
  • Hibah Bansos Dicairkan Rp55 Miliar
  • Biro Keuangan Batasi Urusan di Loket
  • Baru Pekanbaru yang Usulkan Evaluasi APBD 2015
  • Pemprov Hati-hati Gunakan Anggaran
  • Masih Diverifikasi Mendagri, APBD-P Tuntas Pekan Ini
  • APBD-P Masuki Tahap Verifikasi
  • Proses Pencairan Anggaran Normal

Statistik Pengunjung

  • Jumlah Pengunjung : 130950