Gubernur Riau Syamsuar menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 yang diterima langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau Bapak Widhi Widayat, Senin . . .
PEKANBARU (17/3/2022)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menjadi salah satu dari lima provinsi pertama di Indonesia yang menerima akun penerapan aplikasi Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD) dari Kementerian Dalam . . .
PEKANBARU (15/3/2022)- Berdasarkan hasil Putusan MA Nomor : 386 PK/PDT/2009, BPKAD Provinsi Riau bersama Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau melakukan pengukuran kembali batas tanah Pemerintah Provinsi Riau yang berlokasi . . .
BPKAD Provinsi Riau bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru melaksanakan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Pemungutan dan . . .
Bertempat di lantai 8 Menara Lancang Kuning Kantor Gubernur Riau, Senin 21 Pebruari 2022, BPKAD Provinsi Riau melaksanakan pembahasan draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Riau Tahun 2021 bersama Tim Ahli . . .
Kamis, 6 Januari 2022, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau melakukan kunjungan serta koordinasi lanjutan bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Dalam rapat tersebut, dibahas tentang . . .
Alhamdulillah, BPKAD Provinsi Riau Kembali Meraih Piagam Penghargaan, kali ini Piagam Penghargaan dari KI Riau Award 2021 sebagai Peringkat Menuju Informatif (Kategori PPID Pembantu Provinsi Riau). Piagam tersebut . . .
Sosialisasi, Pelatihan dan Pendampingan Implementasi SIPD terkait Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan APBD Provinsi Riau diadakan selama 2 hari yaitu hari Rabu dan Kamis 24-25 November 2021 di BPKAD Provinsi . . .
22 November 2021, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Raih Predikat "Terbaik Kesatu" Sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Riau yang telah Optimal Menyelesaikan Tindak . . .
OVERVIEW PERGESERAN ANGGARAN TAHAP I-IV TA. 2021 Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihakketiga terkait dengan pemberiankesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga . . .
.jpg)
