Rapat Koordinasi Pembinaan Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2019
Rapat Koordinasi Pembinaan Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2019

By Reymond Febrian A 21 Mei 2019, 12:43:16 WIB Kegiatan
Rapat Koordinasi Pembinaan Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2019

Keterangan Gambar : Rapat Koordinasi Pembinaan Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2019


Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau melalui Subbidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan-Bidang Akuntansi dan Pelaporan melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten/Kota TA. 2019 dengan tema Penguatan Tata Kelola Barang Milik Daerah dalam rangka Meraih/Mempertahankan Opini WTP, di Hotel Grand Central Pekanbaru pada hari Rabu/8 Mei 2019 dengan mengundang kabupaten/kota se-Provinsi Riau yang terdiri dari Inspektur Kabupaten/Kota, Kepala BPKAD Kab/Kota, Kabid/Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan, Kabid/Kasubbid BMD, Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan BPKAD Kabupaten/Kota. Acara diawali dengan penyampaian laporan ketua panitia pelaksana oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Bapak Hartono, Ak, CA dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Riau yang diwakili oleh Sekda Provinsi Riau Bapak H. Ahmad Hijazi, SE, MSi.

Image title

Dalam Pidato Sambutannya Sekda Provinsi Riau menyampaikan Pelaksanaan Rapat Koordinasi ini memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Laporan Keuangan, dan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) yang baik dalam rangka meraih/mempertahankan opini WTP terhadap Laporan Keuangan. Sehingga diharapkan kedepannya tidak ada lagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terkendala pengelolaan asetnya yang berakibat terlambatnya penyusunan Laporan Keuangan. Sesuai fakta yang terjadi masih banyak kelemahan pada saat penyusunan LKPD, karena harus menunggu laporan BMD selesai. Hal ini tentunya juga akan mempengaruhi opini BPK terhadap Laporan Keuangan tersebut.

Image title

Rakor ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pedoman dalam pelaksanaan tata kelola Barang Milik Daerah yang baik, dalam rangka meraih/mempertahankan opini WTP terhadap laporan keuangan. Materi pertama disampaikan langsung oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah tentang Kebijakan Pengeloaan Dana BOS pada APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disampaikan Direktur  Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Bapak Bahri, SSTP, M.Si dan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau Syahrial Abdi, AP, MSi  selaku moderator.  

Image title

 

Sedangkan pada sesi berikutnya dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang Akuntansi Penyusutan Aset tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud oleh Muliani S Fajrianti, SE, M.EC. DEVT selaku kasubbit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilyah III didampingi moderator Hartono, AK, CA selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Provinsi Riau. 

Image title

Acara ditutup dengan melakukan sesi diskusi dan tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan oleh narasumber.

 

Image title





TERKAIT

LOKASI KLINIK ASET